NOTARIUS
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Articles
61 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4, No 1 (2013): Notarius"
:
61 Documents
clear
<![CDATA[ABSTRAK MUSYAWARAH GANTI KERUGIAN SEBUAH “KEMUNDURAN†(Studi Perbandingan Antara Ketentuan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 jo Perpres Nomor 65 Tahun 2006 dengan Pepres Nomor 71 Tahun 2012) ]]>
<![CDATA[Rahman, Amaliya]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5691
<![CDATA[Pada tahun 2012, Pemerintah menerbitkan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 sebagai pelaksanannya. Regulasi baru ini merupakan aturan baru yang menggantikan regulasi pengadaan tanah yang lama yaitu Perpes Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006. Walaupun dalam Ketentuan Peralihan Perpres Nomor 71 Tahun 2012, regulasi lama masih dapat berlaku hingga 31 Desember 2014 terhadap proses pengadaan tanah yang sedang berjalan. Dalam pengaturan pemberian ganti kerugian sebagai kompensasi dalam pengadaan tanah, dilakukan melalui tahapan musyawarah. Baik regulasi lama maupun regulasi baru mengatur mengenai tahapan musyawarah dalam pemberian ganti kerugian. Hanya saja, dalam regulasi baru, musyawarah ganti kerugian hanya dilakukan untuk menetapkan bentuk ganti rugi saja. Sedangkan dalam regulasi terdahulu, pemberian ganti rugi dilakukan melalui tahapan musyawarah untuk mencapai kesepakatan tentang bentuk dan besaran ganti kerugian. Dapat dikatakan pengaturan musyawarah ganti kerugian dalam regulasi baru ini adalah sebuah kemunduran dari regulasi pengadaan tanah terdahulu, karena tidak dilibatkannya masyarakat dalam menentukan besaran ganti kerugian. Sementara besaran ganti kerugianlah yang menjadi hal penting bagi masyarakat dalam pengadaan tanah, karena ganti kerugian akan digunakan masyarakat untuk melanjutkan kehidupannya setelah tanahnya dilepaskan kepada negara untuk pembangunan.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PEGADAIAN SYARIAH (MURTAHIN) DALAM HAL OBJEK GADAI (MARHUN) HILANG ATAU RUSAK DIHUBUNGKAN DENGAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR : 25/DSN-MUI/III/2002 ]]>
<![CDATA[HIDAYATI, ETY]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5891
<![CDATA[Tujuan Perum Pegadaian adalah turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah melalui penyediaan dana berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yaitu KUHPerdata dan Pandhuis Reglement Stb.1982 Nomor.81 tentang Aturan Dasar Pegadaian (ADP) (Das Sollen). Dalam perkembangannya, Perum Pegadaian mengeluarkan berbagai pinjaman selain gadai biasa yakni antara lain Pegadaian Syariah (Das Sein). Problem yang diangkat dalam Tesis ini adalah Mekanisme dan dasar pertanggungjawaban Pegadaian Syariah (Murtahin) apabila objek gadai (Marhun) hilang atau rusak yang tidak diperjanjikan dihubungkan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Konsep Ideal Pertanggungjawaban Pegadaian Syariah untuk menjaga Objek Gadai dengan baik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu untuk memperolah gambaran lengkap tentang mekanisme dan dasar pertanggungjawaban Pegadaian Syariah dalam hal mahrun rusak atau hilang. Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normative, dengan menitik beratkan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang hasilnya di analisis dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa hal yang dilakukan Pegadaian Syariah dalam mekanisme pertanggungjawabannya terhadap barang gadai/marhun yang rusak atau hilang. Pertanggungjawaban tentu dilakukan dan dibedakan berdasarkan jenis barang jaminan, kemudian besarnya gantirugi, tatacara klaim atas gantirugi, dimana kesemua hal tersebut dimaksudkan agar tidak ada pihak yang merasa lebih dirugikan atas adanya kejadian tersebut. Antisipasi yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah selain dari tempat penyimpanan juga adanya asuransi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah terhadap barang gadai/marhun, dimana asurani ini tidak dibebankan kepada nasabah melainkan perjanjian terpisah antara pihak Pegadaian Syariah dan asuransi. Saran dari penelitian ini adalah harus adanya kesamaan persepsi/pandangan antara pihak Pegadaian Syariah dan Nasabah (Murtahin) tentang besarnya penggantian uang atas barang gadai (marhun) yang rusak atau hilang. Selain itu diusahakan agar ada kerjasama dengan pihak perusahaan asuransi syariah dalam memberikan perlindungan terhadap barang gadai yang rusak / hilang agar pihak nasabah memperoleh perlindungan hukum atas barang yang digadaikannya.]]>
<![CDATA[ASPEK HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PENGEMBANGAN POTENSI 12 DESTINASI WISATA PESISIR DI JAKARTA UTARA ]]>
<![CDATA[Mahatmi, Dini]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5682
<![CDATA[Upaya pengembangan dan penciptaan nilai tambah secara berkelanjutan bagi berbagai potensi kepariwisataan  diperlukan perlindungan hukum atas berbagai karya, baik untuk yang telah ada maupun yang akan dihasilkan nantinya. Berkaitan dengan ini Pemerintah Kota Jakarta Utara bermaksud memberikan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual sehingga dapat menjaga orisinalitas, serta menghindari  pemalsuan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Tujuan dari penyusunan tesis ini adalah melakukan audit atas potensi perlindungan hukum bagi berbagai atribut produk yang ada dapat diidentifikasi, berbagai atribut produk yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan HKI. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris karena penelitian hukum ini menggunakan data dari bahan-bahan pustaka (data sekunder), dan data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer). Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa dengan keragaman yang ada, jenis atribut produk yang memerlukan perlindungan tersebut dapat dibagi dalam 2 kelompok, yaitu : (1) obyek perlindungan yang bersifat umum, dapat diimplementasikan pada 12 Destinasi Wisata, dan (2) obyek perlidungan yang bersifat spesifik berkaitan dengan identitas masing-masing destinasi. Hal yang memerlukan perhatian lebih lanjut bila proses perlindungan tersebut dilakukan adalah, bahwa kepemilikan atau penguasaan pelaksanaan pengelolaan atas masing-masing destinasi dilakukan oleh berbagai pihak, baik yang dikuasai atau dikelola oleh badan hukum maupun oleh masyarakat.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM LISENSI HAK CIPTA BUKU DI CV. ANEKA ILMU SEMARANG ]]>
<![CDATA[-, Albani, S.H.]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5882
<![CDATA[Perlindungan hukum terhadap pencipta atau penerbit sudah selayaknya mendapat perhatian serius mangingat arti pentingnya buku guna kemajuan dibidang ilmu pengetahuan seni dan sastra. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta maupun penerbit (Das Sollen). Perjanjian Iisensi yang didaftarkan ini berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali jika diperjanjikan lain. Permasalahan eksternal yang sering terjadi yaitu penerjemahan tidak meminta izin terlebih dahulu dari Pemegang Hak Cipta asli, tidak dituliskannya nama Pemegang Hak Cipta asli dalam buku terjemahan yang diterbitkan oleh penerbit (Das Sein). Problem yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi pemberian lisensi terhadap hak cipta buku di CV. Aneka Ilmu Semarang? Bagaimana hak dan kewajiban para pihak mengenai lisesnsi hak cipta buku di CV. Aneka Ilmu Semarang? Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelanggaran lisensi hak cipta buku di CV. Aneka Ilmu Semarang? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis maksudnya adalah bahwa dalam penelitian ini berpedoman kepada peraturan perundang undangan yang berlaku (hukum positif) yang relevan dengan masalah yang diteliti.  Spesifikasi penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian Deskriptif Analitis. Objek penelitian ini adalah di Penerbit CV. Aneka Ilmu Semarang. Pemilihan lokasi ini dilakukan karena di penerbit ini menerbitkan naskah buku yang ditulis oleh penulis penulis memakai cara atau model analisa yang disebut analisa data mengalir berupa peraturan-peraturan, perundang undangan yang berlaku Implementasi pemberian lisensi terhadap hak cipta buku di CV. Aneka Ilmu Semarang yaitu melalui bentuk kesepakatan antara pengarang dengan penerbit dalam melakukan kerjasama penerbitan buku dituangkan dalam kontrak atau perjanjian yang disepakati para pihak Hak dan kewajiban para pihak mengenai lisesnsi hak cipta buku di CV. Aneka Ilmu Semarang untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak moral dan hak-hak ekonomi pencipta buku maka dalam Penerbitan suatu buku untuk melindungi hak cipta dari siapapun atas penerbitan karya tulisnya maka harus diadakan perjanjian tertulis terlebih dahulu Perlindungan hukum terhadap pencipta atau penerbit sudah selayaknya mendapat perhatian serius mangingat arti pentingnya buku guna kemajuan dibidang ilmu pengetahuan seni dan sastra. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta maupun penerbit . Saran dari penelitian ini adalah, bagi pemerintah sebaiknya mulai melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta agar penerbit dapat terlindungi hak-hak nya sebagai bentuk tindakan represif dari pemerintah.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PEMBAJAKAN PROGRAM KOMPUTER ]]>
<![CDATA[Atika, Amalia]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5705
<![CDATA[Hak cipta (copyright) merupakan salah satu unsur dari HKI (Intellectual Property Right) yang digunakan untuk melindungi karya karya dalam bidang Ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Tesis yang berjudul “Perlindungan Pelanggaran Hak Cipta tentang Program komputerâ€. Tesis ini mengambil pokok permasalahan bagaimana perlindungan hukum atas pelanggaran program komputer terus meningkat, dengan menganalisa faktor apa saja pemicu terjadinya pelanggaran program komputer dan menganalisis upaya apa saja yang harus dilaksanakan demi tujuan perlindungan hukum terhadap program komputer. Pendekatan penelitian secara yuridis normatif dan spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yakni tipe penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisanya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian bersangkutan. Penelitian ini  memaparkan atau mengungkapkan Perlindungan Pelanggaran Hak Cipta tentang Program komputer. Hasill penelitian ini menyatakan bahwa Penggunaan Program Komputer orang lain tanpa izin dari pemiliknya atau pemalsuan atau menyerupai program-program komputer hasil ciptaan orang lain, hal ini merupakan suatu pelanggaran hukum. Jika terjadi pelanggaran, maka pelanggar tersebut harus diproses secara hukum dan bila terbukti melakukan pelanggaran akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan Undangundang Hak Cipta mengatur jenis perbuatan serta ketentuan hukumannya, baik secara Perdata maupun secara Pidana sesuai undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang Hak Cipta.]]>
<![CDATA[PENJUALAN BARANG JAMINAN OLEH KREDITOR TANPA MELALUI LELANG UMUM DALAM HAL DEBITOR WANPRESTASI (Suatu Studi Terhadap Putusan Mahakmah Agung No. 1361 K/Pdt/2010) ]]>
<![CDATA[NORIEGA, TAURINA HAPPY]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5905
<![CDATA[Dalam perkembangan pembangunan ekonomi di Indonesia sekarang ini, membuat meningkatnya kegiatan pembangunan, dengan begitu meningkat pula keperluan akan tersedianya dana. Dana yang dibutuhkan masyarakat, sebagian besar diperoleh melalui lembaga perkreditan, salah satunya adalah Bank. Proses untuk memperoleh kredit dengan jaminan sertipikat tanah harus melalui berbagai tahap dan proses eksekusinya apabila Debitor wanprestasi juga harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Permasalahan yang Penulis temukan dalam Putusan Mahakmah Agung No.1361 K/Pdt/2010, yaitu Kreditor (Bank) yang menjual tanah agunan Debitor kredit macet pada Pihak Ketiga tanpa melalui lelang umum. Jual beli tersebut dilakukan oleh Kreditor (Bank) pada pihak ketiga tanpa adanya pemberitahuan/tanpa sepengetahuan Debitor dan tanpa melalui lelang umum terlebih dahulu. Problem yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada? serta apakah sah penjualan barang jaminan yang dilakukan Kreditor tanpa melalui lelang umum dan tanpa sepengetahuan Debitor dalam hal Debitor wanprestasi. Metode Penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu Penulisan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan Penulisan hukum normatif atau Penulisan hukum kepustakaan untuk memahami bahan-bahan hukum yang mencakup teori-teori hukum, azas-azas hukum, kaidah-kaidah hukum, dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan topik yang diangkat dalam tesis. Penulis juga berusaha untuk mensinkronkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya terhadap masalah yang diangkat dalam Penulisan. Hasil Penulisan yang diperoleh mengenai permasalahan tersebut diatas adalah dengan dilaksanakannya pelelangan umum, melaksanakan penjualan dibawah tangan yang hanya dapat dilakukan dengan adanya kesepakatan antara pemberi dan pemegang hak tanggungan, dan melaksanakan title eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat hak tanggungan. Saran dari penelitian ini terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan seharusnya dapat lebih bersikap adil terhadap kasus yang terjadi didalam masyarakat. Bagi kreditor agar lebih cermat dalam analisa kredit sehingga nasabah yang diberikan kredit benar-benar merupakan nasabah yang mampu sehingga jika terjadi wanprestasi dan eksekusi hak tanggungan dapat dilaksanakan tanpa membebani debitor dikemudian hari]]>
<![CDATA[PELINDUNGAN HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN TERHADAP HAK MEWARIS PADA PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT TIONGHOA ]]>
<![CDATA[-, Julianto]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5696
<![CDATA[Perkawinan merupakan hal yang sakraldan mempunyai akibat hukum. Akibat hukum yang timbul dalam perkawinan meliputi harta benda dalam perkawinan, kedudukan anak sampai pewarisan. Anak mempunyai kedudukan sebagai ahli waris. Mengingat hal itu maka anak yang lahir dalam suatu perkawinan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak mewarisnya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu cara dan prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Dilakukan untuk memperoleh data mengenai perlindungan hukum bagi anak yang lahir menurut hukum adat perkawinan Tionghua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum adat perkawinan Tionghoa seringkali lalai dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk perlindungan hukum bagi anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak dicatatkan terhadap hak waris pada masyarakat adat Tionghua yaitu dapat dilakukan dengan pengakuan anak dan dilanjutkan dengan pengesahan serta mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 13 Februari 2012. Pemerintah secara aktif perlu melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aparat penegak hukum juga harus memperhatikan hukum adat yang lahir dan berlaku dalam masyarakat adat di Indonesia sehingga tatanan sosial dalam masyarakat adat dapat terlindungi.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM KEPEMILIKAN SAHAM ASING PADA SEKTOR PERBANKAN DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN BANK INDONESIA No.14/8/PBI/2012 TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM BANK UMUM (STUDI PADA AKUISISI BANK DBS TERHADAP BANK DANAMON) ]]>
<![CDATA[FRANSISCA, LYDIA]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5896
<![CDATA[Bank merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya di Indonesia. Selama ini aturan kepemilikan saham bank di Indonesia sangat liberal. Terlihat dari PEPRES No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum yang sejalan dengan PBI No. 13/27/PBI/2011 tentang Bank Umum (Das Sollen), dimana asing boleh memiliki saham bank hingga 99%. Pada perkembangannya, muncul perdebatan sejak 13 Juli 2012, ketika BI menerbitkan PBI No.14/8/PBI/2012 untuk membatasi kepemilikan saham mayoritas pada sektor perbankan (Das Sein). Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan pokok tesis ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis struktur kepemilikan saham asing pada industri perbankan nasional ditinjau dari hukum perbankan di Indonesia dan mengetahui akibat hukum akuisisi bank DBS terhadap bank Danamon ditinjau dari PBI No.14/8/PBI/2012. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskritif analitis. Teknik pengumpulan data dengan data primer dan data sekunder. Metode analisis data menggunakan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini pada akhirnya memberikan penjelasan bahwa telah terjadi disharmonisasi antara PEPRES No.29 Tahun 1999, PBI No.11/1/PBI/2009, PBI No.13/27/PBI/2011, dan PBI No.14/8/PBI/2011, dalam hal presentasi kepemilikan saham asing. Disharmonisasi menghambat akuisisi Bank DBS terhadap Bank Danamon, karena syarat utama Bank Indonesia dipengaruhi oleh perolehan tingkat kesehatan. Selama hal tersebut tidak terselesaikan maka terjadi ketidakpastian hukum mengenai kepemilikan saham asing serta rencana akuisisi antara Bank DBS dengan Bank Danamon tidak dapat terlaksana. Saran yang diberikan adalah agar pemerintah dan Bank Indonesia melakukan beberapa tindakan demi kepastian hukum, yaitu pencabutan PEPRES No.29 Tahun 1999; dan pencabutan Pasal 6 ayat (2) pada PBI No.11/1/PBI/2009 jo. PBI No.13/27/PBI/2011 dengan menetapkan PBI baru yang secara tegas mencabut ketentuan pada PBI No.11/1/PBI/2009 jo. PBI No.13/27/PBI/2011 dengan berlakunya PBI No.14/8/PBI/2012]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PERJANJIAN PENANGGUNGAN SEBAGAI PENGIKATAN JAMINAN KREDIT DI BANK PERKREDITAN RAKYAT KRANJI KRIDA SEJAHTERA KOTA BEKASI ]]>
<![CDATA[Sutraduga, Antoni]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5687
<![CDATA[Dalam praktik sampai saat ini penggunaan Jaminan Perorangan masih ada dan tetap dipersyaratkan dalam pemberian kredit dikalangan perbankan nasional, seperti pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kranji Krida Sejahtera Kota Bekasi yang masih mempersyaratkan Jaminan Perorangan. Adapun tujuan yang dilakukan untuk penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dan efektifitas Perjanjian Perorangan di BPR Kranji Krida Sejahtera Kota Bekasi dapat menjamin penyelesaian kredit bermasalah apabila Debitor Wanprestasi.Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pendekatan secara yuridis empiris, berupa penelitian tentang pengaruh berlakunya hukum positip dari aspek hukumnya dan tentang pengaruh berlakunya terhadap masyarakat dalam pemecahan masalah. Penelitian menunjukkan bahwa di BPR Kranji Krida Sejahtera, pemberian kredit dengan adanya jaminan perorangan masih dipersyaratkan oleh pemutus kredit namun hanya diberlakukan khusus untuk penambahan modal usaha baik perorangan maupun perseroan terbatas (PT), maupun usaha bersama-sama (CV), dan selain itu kredit untuk diluar dunia usaha, dengan melihat kondisi debitor dan usahanya tanpa melihat nilai jaminan kebendaan dari debitor. Jaminan Perjanjian Penanggungan akan efektif pada saat debitor pada tahapan “kurang lancar†dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditor yang dalam praktek perbankan dikategorikan dalam klasifikasi â€collectibility 1†(Coll 1) yaitu apabila debitor tidak membayar kewajibannya kepada kreditor selama 1 sampai 4 bulan.]]>
<![CDATA[PENDAFTARAN DAN PENJAMINAN KAPAL LAUT DENGAN UKURAN DIBAWAH 20 m³ ]]>
<![CDATA[MUJAHIDI, DAROR]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5887
<![CDATA[Para pelaku usaha pelayaran dalam menjalankan usaha membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usaha. Permodalan melalui lembaga keuangan khususnya perbankan banyak dilakukan oleh nelayan. Terhadap bidang pelayaran khususnya kapal dapat dilakukan jaminan terhadap utang yaitu terhadap kapal dengan ukuran di bawah 20 m³ dengan lembaga hipotik (Das Sollen). Pada kenyataannya banyak nelayan-nelayan kecil yang membutuhkan kredit sedangkan kapal yang dimiliki dibawah 20 m³, yang menurut ketentuan Undang-Undang tidak jelas diatur tentang bagaimana pendaftaran dan kesempatan untuk menjaminkan kapal tersebut (Das Sein). Problem dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pemberian jaminan hipotik terhadap kapal laut dengan ukuran dibawah 20 m3? Apa saja yang menjadi kendala dan hambatan dalam pendaftaran jaminan kapal laut dengan ukuran dibawah 20 m3? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi deskriptif analisis. Penelitian dilaksanakan di Kota Semarang, dengan subyek penelitian: Pejabat pendaftaran kapal, penyedia dana, pemilik kapal, dan pejabat pencatat jaminan kapal. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa didalam prakteknya pelaksanaan pendaftaran kapal belum berjalan dengan baik karena kendala-kendala yang dihadapi Dishubkominfo Kota Semarang dan kurangnya kesadaran pemilik kapal untuk mendaftarkan kapalnya. Jaminan kapal nelayan dengan ukuran dibawah 20 m³ belum pernah ada dan pihak perbankan tidak mau menerima penjaminan dengan kapal laut dengan alasan kapal berpindah-pindah sehingga tidak bisa diketahui keberadaannya dan waktu melakukan eksekusi membutuhkan biaya yang besar, fungsi pas kecil yang belum optimal. Saran dari penelitian ini adalah pemerintah seharusnya merifisi undang-undang jaminan terkait Kapal Laut. Agar nelayan-nelayan kecil yang membutuhkan dana dapat menjaminkan kapalnya sebagai ke perbankan untuk mendapat tambahan modal dalam melakukan kegiatan usaha nya.]]>
